World Trade Organization (WTO) sebenarnya untuk SIAPA????

World Trade Organization (WTO) sebenarnya untuk SIAPA????

Well, pagi ini editorial media Indonesia membahas tentang pertemuan para pemimpin negara dalam sebuah organisasi yang namanya Worl Trade Organization (WTO). Secara sekilas yang ane tau tentang ini organisasi adalah sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai negara untuk menyepakati berbagai komitmen yang menyangkut tentang perdagangan dunia. Mulai dari regulasi, kapasitas kuota impor-ekspor dan proses lainnya yang berkaitan dengan perdagangan.

Kali ini Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin negara WTO tersebut tepatnya di Pulau Dewata, Bali.  Sebenernya mulai dari awal penyelenggaraan kegiatan ini sudah banyak pro-kontra. Mereka yang kontra terutama kalangan pelaku usaha menengah yang merasa bahwa keterlibatan Indonesia dalam ajang WTO dinilai tidak memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat di maklumi karena dari beberapa kali kesepakatan yang dihasilkan dari WTO ini hanya menguntungkan bagi negara-negara maju saja. Para pengusaha sudah pesimis akan WTO akan mampu menjaga keseimbangan perdaganan dunia. Ane gak tau apa yg terjadi selama ini, apakah memang negara berkembang yang terlalu bergantung dengan negara maju atau ada kepentingan dari segelintir orang saja yang bermain di level birokrat atau para negoisator negara berkembang kalah bergaining dengan para negoisiator negara maju, entahlah??

Konferensi WTO yang di selenggarakan di Bali kali fokus membahas pada pengembangan perdagangan sektor pertanian. Hasilnya yaitu berupa paket Bali yang berisi beragam kebijakan serta atura-aturan dalam perdaganan internasional. Ada yang menarik terkait hari terakhir penutupan konferensi WTO pada tahun ini dimana terjadi dialog yang alot sampai-sampai mengulur waktu penutupan konferensi WTO ini karena belum tercapainya kata sepakat diantara negara peserta WTO.

India menjadi negara pencetus penolakan atas regulasi yang terdapat di Paket Bali hasil dari Konferensi WTO tahun ini. India secara tegas menolak persetujan paket Bali yang menyatakan bahwa subsidi pertanian sebesar 10-15 % dalam jangka waktu 4 tahun. Inginnya India yaitu subsidi pertanian sebesar 15% dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hal ini perlu di pahami bahwa India sebagai negara berkembang tidak ingin pertanian nasionalnya terus-terusan di setir dan di bayangi oleh negara maju. Seperti kita ketahui bahwa subsidi digunakan sebagai upaya pemerintah memberikan bantuan di sektor pertanian. Dengan adanya subsidi ini maka diharapkan ongkos biaya produksi pertanian dalam negeri dapat di tekan dan harga produk pertanian dapat murah dan tentunya dapat bersaing dengan produk pertanian dari luar negeri.

Namun, yang menjadi aneh adalah pihak dari pemerintah kita Indonesia setuju-setuju saja dengan hasil Paket Bali tersebut. Mengapa Indonesia manut-manut saja dengan keputusan ini sedangkan India saja protes dengan tegas. Padahal ada beberapa kesamaan antara India dan Indonesia mulai dari sama-sama negara agraris yang harusnya memperkuat ketahanan pertaniannya. Harusnya Indonesia dapat mencontoh India yang secara tegas hasil persetujuan tidak dirasakan adil. Jadi, sebenarnya WTO ini untuk Siapa???

Indonesia yang katanya disebut-sebut sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang cukup tinggi namun pada kenyataan pertanian kita masih jauh tertinggal dan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan, sektor pertanian kita masih sering impor tentunya hal ini menjadi indikator bahwa pertanian nasional kita jauh dari kata swasembada pertanian. Faktanya adalah pada tahun 2013 saja jumlah petani di Indonesia mengalami penurunan, berdasarkan data BPS sebanyak 50,1 juta petani di Indonesia terus berkurang. Hal ini dapat di pahami bahwa semakin banyak penduduk kita meninggalkan profesi sebagai petani. Kalau sudah begini mau jadi apa sektor pertanian Indonesia?? Tentunya krisis pangan mulai mengintai.

Jika ingin dipersalahkan, salahkan pemerintah yang tidak bisa mengambil kebijakan sektor pertanian dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah tidak berpihak pada para petani. Pemerintah terus saja meningkatkan impor dan membuat produk para petani lokal terus kalah bersaing di pasaran. Indonesia tidak memiliki konsep yang matang dan arah kebijakan strategis yang matang terkait dengan ketahanan pangan nasional. Jika memang begitu kita patut mempertanyakan apakah sebenarnya negara kita tercinta ini sudah merdeka ? Apa masih di depan pintu gerbang kemerdekaan atau masih belum layak dikatakan merdeka secara hakiki? Kita lah yang dapat menjawabnya.

Posted by: Didi Kalnadi